Sumenep, Madura Update – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumenep meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menjadikan hasil reses masa sidang III Tahun 2026 sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah. Aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses dinilai mencerminkan kebutuhan riil yang harus segera ditindaklanjuti.
Fraksi PKB menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar memenuhi kewajiban konstitusional anggota dewan, melainkan momentum untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah pemilihan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep, Rasidi, mengatakan setiap usulan yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk harapan agar pemerintah benar-benar hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa hasil reses tidak berhenti sebagai laporan administrasi. Seluruh aspirasi masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Rasidi.
Menurutnya, hasil reses menunjukkan lima persoalan utama yang paling banyak disampaikan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas pendidikan dan keagamaan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Rasidi menambahkan, masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan masih mengharapkan pembangunan jalan, jembatan, tambat labuh, penerangan jalan umum, serta ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian.
“Keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan, tetapi bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Yang diperlukan adalah keberanian menetapkan skala prioritas pembangunan secara adil, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKB juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan verifikasi terhadap setiap usulan hasil reses agar dapat diakomodasi melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lain yang sesuai ketentuan.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sumenep, M. Mirza Khomaini Hamid, menambahkan bahwa sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti di atas kertas.
“Kami berharap seluruh hasil reses ini dapat ditindaklanjuti secara bertahap. Pembangunan akan lebih tepat sasaran apabila disusun berdasarkan kebutuhan yang benar-benar disampaikan masyarakat,” katanya.
Fraksi PKB optimistis kolaborasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep akan mempercepat pemerataan pembangunan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. (ai/kara)
