9

Bappeda Sumenep Tekankan Sinkronisasi Kebijakan agar Pembangunan Lebih Tepat Sasaran

  • Bagikan
Bappeda Sumenep Tekankan Sinkronisasi Kebijakan agar Pembangunan Lebih Tepat Sasaran
Bappeda Sumenep Tekankan Sinkronisasi Kebijakan agar Pembangunan Lebih Tepat Sasaran

Sumenep, Madura Update – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dengan menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Upaya tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengatakan, sinkronisasi kebijakan menjadi salah satu fondasi dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif.

Menurutnya, setiap program yang dirancang pemerintah daerah harus memperhatikan regulasi serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Enam Fokus Pembangunan Sumenep, Bappeda Tekankan Pemerataan dan Daya Saing

“Setiap kebijakan harus sinkron dengan tujuan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” kata Arif.

Ia menegaskan, sinkronisasi bukan hanya persoalan administratif. Penyelarasan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap program memiliki arah yang jelas dan saling mendukung.

Dengan begitu, anggaran dan sumber daya yang digunakan pemerintah dapat diarahkan pada program yang benar-benar mendukung target pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Perencanaan pembangunan harus dirancang dalam satu tarikan napas yang sama. Dengan demikian, program pemerintah daerah dapat berjalan selaras dengan agenda pembangunan provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Baca Juga :  Inflasi Tertinggi di Jatim, Bappeda Sumenep Siapkan Langkah Intervensi Strategis

Arif mengatakan, Bappeda Sumenep juga terus mendorong pendekatan integrated development atau pembangunan terpadu dalam penyusunan program daerah.

Pendekatan tersebut menempatkan koordinasi lintas sektor sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) diperkuat agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan dapat saling melengkapi.

Selain koordinasi antar-OPD, pembangunan terpadu juga menuntut adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan agenda pembangunan pemerintah provinsi dan nasional.

Menurut Arif, pola tersebut diperlukan untuk menciptakan perencanaan yang lebih terarah, sehingga setiap program memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Baca Juga :  Ketua PWRI Sumenep : Pers Harus Kritis dan Konstruktif

Bappeda, lanjut dia, memiliki posisi strategis dalam memastikan proses sinkronisasi tersebut dilakukan sejak tahap perencanaan.

Dengan perencanaan yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan program pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat Sumenep.

“Yang paling penting, seluruh program pembangunan memiliki arah yang sama dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara maksimal,” pungkasnya. (ai/kara)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *