Sumenep, Madura Update – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui Focus Group Discussion (FGD) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Graha Arya Wiraraja, Lantai II Kantor Bupati Sumenep.
Mengusung tema “Penguatan Sinergi dan Kolaborasi untuk Menjaga Ketersediaan, Keterjangkauan Pangan dalam Strategi Pengendalian Inflasi dan Menjaga Daya Beli Masyarakat”, forum tersebut menjadi ajang menyatukan langkah pemerintah, instansi vertikal, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
FGD dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Ir. Dedy Falahuddin, ST., MT. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, melainkan memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
“Pengendalian inflasi bukan hanya urusan angka, tetapi menyangkut kesejahteraan rakyat. Karena itu, seluruh OPD dan lembaga terkait harus bergerak selaras untuk memastikan ketersediaan serta keterjangkauan harga komoditas strategis sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Dedy menambahkan, langkah pengendalian inflasi harus dilakukan secara antisipatif, bukan hanya ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami lonjakan.
“Kita harus bergerak lebih cepat membaca potensi gejolak harga. Koordinasi antarinstansi, dukungan pelaku usaha, serta pemantauan kondisi pasar harus terus diperkuat agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak terbebani,” tegasnya.
Menurutnya, selama ini TPID Kabupaten Sumenep telah menunjukkan kinerja yang cukup baik melalui pemantauan harga secara rutin, koordinasi dengan distributor, hingga pelaksanaan operasi pasar sebagai upaya menjaga stabilitas harga komoditas strategis.
Dalam FGD tersebut hadir sejumlah narasumber, yakni Dedi Haryono, Analis Perekonomian Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Tim Kerja Analisis Ekonomi Makro, Agung Budilaksono, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, serta Handoyo Wijoyo dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep.
Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Agung Budilaksono, mengatakan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Penguatan sektor pangan dari hulu hingga hilir menjadi kunci menjaga stabilitas harga. Ketika pasokan terjaga dan distribusi berjalan baik, tekanan inflasi dapat diminimalkan sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara,” katanya.
Sementara itu, Dedi Haryono menilai penguatan program TPID perlu terus dilakukan agar Kabupaten Sumenep semakin siap menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan harga komoditas.
“Optimalisasi produksi pangan lokal, perluasan kerja sama antar daerah, serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan harga akan memperkuat ketahanan daerah menghadapi gejolak inflasi. Dengan langkah itu, stabilitas ekonomi dapat terjaga secara berkelanjutan,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, inflasi Kabupaten Sumenep pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,01 persen (month to month), dengan inflasi 2,08 persen (year to date) dan 4,48 persen (year on year).
Komoditas penyumbang inflasi bulanan meliputi bawang putih sebesar 0,07 persen, bensin 0,07 persen, daging sapi 0,04 persen, wortel 0,04 persen, serta emas perhiasan 0,04 persen. Sementara komoditas yang menyumbang deflasi antara lain cabai rawit -0,10 persen, daging ayam ras -0,08 persen, kangkung -0,03 persen, sawi hijau -0,03 persen, dan bayam -0,03 persen.
Data per 29 Juli 2026 juga menunjukkan harga rata-rata beberapa komoditas pangan strategis mengalami kenaikan, yakni beras premium sebesar 1,28 persen, beras medium 0,36 persen, dan bawang putih 0,22 persen.
Untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun, TPID Kabupaten Sumenep telah menyiapkan sejumlah program prioritas, mulai dari optimalisasi hilirisasi dan peningkatan produktivitas sentra pangan kedelai, jagung, dan bawang merah, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), intensifikasi operasi pasar murah dan pengembangan jaringan Warung EPIK, replikasi mekanisasi pertanian modern guna menekan biaya produksi, hingga penguatan sistem pemantauan harga berbasis digital.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor tersebut, Pemkab Sumenep berharap pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif sehingga stabilitas harga tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan pertumbuhan ekonomi daerah berlangsung secara berkelanjutan. (ai/kara)
