Sumenep, Madura Update – DPRD Kabupaten Sumenep mendorong pemerintah daerah memperkuat dan memeratakan sarana prasarana kedaruratan di wilayah kepulauan.
Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dul Siam, mengatakan, ketersediaan fasilitas kedaruratan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat kepulauan. Kondisi geografis dan akses transportasi yang terbatas membuat penanganan keadaan darurat membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai.
“Pemerintah harus meningkatkan sarana prasarana kedaruratan, apalagi di daerah kepulauan. Misalnya seperti mobil pemadam kebakaran, ambulans, termasuk ambulans laut, dan lain-lain,” kata Dul Siam, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, fasilitas tersebut tidak hanya dibutuhkan ketika terjadi bencana atau insiden, tetapi juga untuk mendukung pelayanan keselamatan dan kesehatan masyarakat sehari-hari.
Dul Siam menilai, pemerataan fasilitas kedaruratan perlu menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang setara dengan warga di daratan.
Ia juga menegaskan, keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan sarana kedaruratan.
“Efisiensi bukan alasan untuk abai terhadap fasilitas sarpras kedaruratan. Tinggal goodwill pemegang kebijakan, mau peduli atau tidak,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan yang kurang mendesak dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Kalau peduli terhadap kedaruratan, tinggal menggeser anggaran kegiatan-kegiatan rutin yang tidak urgen saja,” imbuhnya.
Dul Siam menambahkan, penguatan fasilitas kedaruratan harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan akses dan jarak tempuh.
Sementara itu, Rahman, warga Kecamatan Kangayan, berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan fasilitas kedaruratan di kepulauan.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas dapat menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan penanganan dalam kondisi darurat.
“Ini menambah daftar ketimpangan infrastruktur kedaruratan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah segera menyusun langkah konkret untuk memperkuat fasilitas kedaruratan di kepulauan sehingga masyarakat tidak merasa mendapatkan pelayanan yang berbeda hanya karena tinggal di wilayah kepulauan. (ai/kara)
