Sumenep, Madura Update – Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) terkait pembuatan Perbup Komite Sekolah di Kantor DPKS, Rabu (15/11/2023).
Dalam Rakor itu, Disdik Sumenep yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Akhmad Fairusi, menyerahkan draf Perbup Komite Sekolah yang sudah disusun kepada DPKS.
Fairus mengungkapkan, Disdik Sumenep telah membuat draf perbup komite sekolah. Draf ini diserahkan kepada DPKS untuk dipelajari dan nantinya akan dibahas serta didiskusikan secara bersama-sama antara DPKS dengan Disdik.
“Kami menyerahkan draf Perbup Komite Sekolah ke DPKS agar bisa dipelajari lebih dulu sehingga nanti bisa dirumuskan penyempurnaan secara bersama-sama,” ungkapnya.
Fairus menjelaskan, Disdik Sumenep selalu melakukan koordinasi yang baik dengan DPKS. Sebab, selain karena sudah diatur dalam undang-undang, hal itu sangat bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Sumenep.
“Kami akan selalu berkoordinasi dengan DPKS Sumenep. Koordinas ini sangat penting dilakukan karena sesuai dengan undang-undang bahwa Disdik harus berkoordinasi dengan DPS. Misalnya, mutasi atau pengangkatan kepala sekolah, harus melibatkan DPS,” tegasnya.
Selain persoalan draf Perbup Komite Sekolah, dalam Rakor tersebut juga membahas terkait big data pendidikan Sumenep.
Sekretaris DPS Amir Syarifuddin mengatakan, big data di Disdik Kabupaten Sumenep hingga kini masih belum terselesaikan. Padahal, big data dimaksud sangat penting untuk kemajuan pendidikan.
“Big data ini sangat penting untuk kemajuan dunia pendidikan di Sumenep. Oleh sebab itu harus diseriusi sehingga bisa acuan dalam merumuskan kebijakan,” ujarnya.
Menanggapi persoalan big data itu, Akhmad Fairusi menjelaskan, big data akan diterbitkan dimulai dengan pengelolaan dari Depodik. Big data itu nantinya menjadi data global yang dapat dengan mudah diakses semua pihak.
“Kami telah melakukan safari pendidikan ke wilayah kepulauan. Masih banyak ditemukan guru yang indisiplener dan temuan ini akan diberikan tindakan sesuai dengan peratuan yang berlaku. Selain itu, persoalan big data, Insyaallah 1 Januari 2024 sudah launching,” pungkasnya. (ri/kara)
