Sumenep, Madura Update – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memperkuat keterbukaan informasi publik mendapat perhatian di tingkat nasional. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menjadi salah satu pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) 2026 di Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (18/11/2026).
Di hadapan peserta Rakornas, Fauzi menekankan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari budaya penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, transparansi tidak cukup hanya dipenuhi sebagai formalitas atau kewajiban administratif, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk pelaksanaan program pembangunan hingga penggunaan anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengakses informasi.
Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan.
Fauzi juga menempatkan keberadaan Komisi Informasi sebagai bagian penting dalam menjaga pemenuhan hak publik. Ia mendorong pemerintah daerah yang belum memiliki lembaga tersebut agar segera membentuk Komisi Informasi sebagai instrumen penguatan transparansi.
“Daerah yang kurang terbuka harus ada KI-nya,” tegasnya dalam forum tersebut.
Lebih jauh, Bupati Fauzi mengingatkan bahwa tanggung jawab keterbukaan informasi tidak boleh hanya bertumpu pada satu lembaga atau pejabat tertentu. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki komitmen yang sama dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, kesadaran untuk terbuka perlu dibangun secara menyeluruh agar prinsip transparansi benar-benar berjalan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidhah, menjelaskan bahwa kehadiran Bupati Sumenep sebagai pembicara merupakan undangan khusus. Fauzi dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah.
“Dukungan kepala daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah,” ujarnya.
Rakornas Komisi Informasi 2026 digelar pada 17-19 November di Palembang. Kegiatan tersebut diikuti 30 lembaga Komisi Informasi dari total 38 lembaga yang ada di Indonesia.
Pertemuan nasional itu menjadi ruang konsolidasi antarlembaga Komisi Informasi untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, serta implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh daerah.
Melalui forum tersebut, keterbukaan informasi kembali ditegaskan sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, sekaligus memberikan ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat. (ai/kara)












