Sumenep, Madura Update – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep mengungkap sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar, Kamis (30/4/2026).
Dalam penyampaian laporan hasil pembahasan, Pansus menegaskan bahwa meskipun secara umum kinerja pemerintah daerah menunjukkan tren positif, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar pembangunan lebih merata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua Pansus LKPJ, H. Hosnan mengungkapkan, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada capaian program, tetapi juga menyoroti efektivitas kebijakan dan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah daerah sudah menunjukkan upaya yang baik, namun perlu ada peningkatan pada sisi kualitas kebijakan dan implementasinya agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama Pansus adalah belum meratanya hasil pembangunan, terutama antara wilayah daratan dan kepulauan. Kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari banyak pulau dinilai membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif.
Selain itu, Pansus juga menyoroti masih adanya perangkat daerah yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Pola kerja administratif dinilai perlu diubah menjadi berbasis kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Di sektor kesehatan, DPRD memberi perhatian khusus terhadap pelayanan di RSUD dr. Moh. Anwar yang masih kerap dikeluhkan masyarakat. Perbaikan manajemen dan tata kelola layanan menjadi rekomendasi penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, dalam bidang ekonomi dan keuangan, Pansus menilai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah didorong untuk lebih inovatif dalam menggali potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kemandirian fiskal.
Pada sektor sosial, akurasi data penerima bantuan juga menjadi perhatian. Pansus menilai penyempurnaan data sangat penting agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat.
Tak hanya itu, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal hingga tingkat desa guna memastikan tata kelola anggaran berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Sebagai penutup, Pansus berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam merumuskan kebijakan ke depan.
“Perbaikan berkelanjutan menjadi kunci. Dengan kolaborasi yang kuat, kami yakin kualitas pemerintahan dan pembangunan di Sumenep akan semakin baik,” tutupnya. (ai/kara)
