Sumenep, Madura Update – Ratusan guru honorer di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur akan melakukan aksi demontrasi ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik) setempat pada Senin (22/9/2025) mendatang.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengusulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dinilai tidak adil dan transparan.
Pasalnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep hanya mengusulkan 1.621 dari total 2.119 guru honorer. Akibatnya, sebanyak 498 orang tersisih tanpa kejelasan nasib.
Seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya tak kuasa menyembunyikan kekecewaan.
Ia menilai kebijakan ini tidak adil dan melukai hati para tenaga pendidik.
“Harusnya semua honorer diusulkan, jangan setengah-setengah. Sungguh ironis, ada yang diprioritaskan, sementara kami seolah tidak dianggap. Bagaimana nasib ratusan honorer yang ditinggalkan?” ungkapnya sedih, Sabtu (20/9/2025).
Ia menegaskan, dirinya bersama rekan-rekan berencana akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Disdik pada Senin (22/9) untuk menuntut keadilan.
“Apalagi tahun depan status Non ASN berakhir. Nasib kami benar-benar terkatung. Kami hanya ingin kepedulian dan ketegasan dari Disdik,” katanya penuh emosi.
Sebelumnya, Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, memastikan pengusulan PPPK Paruh Waktu telah dihentikan.
Alasannya, pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan di satuan pendidikan.
“Kesulitannya ada di kebutuhan. Jadi, kalau satuan pendidikan sudah terisi, tidak bisa ditumpuk-tumpuk lagi,” kata Agus. (on/kara)
