Sumenep, Madura Update – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sumenep berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.
Opini WTP diterima Pemkab Sumenep dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Selasa (26/5/2026).
Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim mengungkapkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan semata-mata hasil kerja pemerintah daerah, melainkan buah dari sinergi seluruh pihak, termasuk masyarakat yang aktif mengawal jalannya pemerintahan.
“Opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama. Tidak hanya jajaran pemerintah daerah, tetapi juga dukungan masyarakat yang turut mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah.
Ia menegaskan, penghargaan yang diterima pemerintah daerah tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, prestasi itu harus menjadi pemacu untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan.
“Kami ingin penghargaan ini menjadi dorongan bagi seluruh ASN agar semakin disiplin, teliti, dan patuh terhadap aturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya tentu untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Wabup juga mengingatkan pentingnya menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK. Menurutnya, berbagai catatan hasil pemeriksaan harus dipandang sebagai bahan evaluasi guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Ia meminta seluruh pimpinan OPD menjadikan rekomendasi BPK sebagai komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas administrasi, pelaporan, dan pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan serius. Ini menjadi bagian dari upaya kita membangun sistem keuangan daerah yang semakin baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Keberhasilan meraih opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi Pemkab Sumenep dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Prestasi tersebut sekaligus menjadi indikator meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan capaian itu, Pemkab Sumenep berkomitmen terus memperkuat akuntabilitas keuangan sebagai fondasi utama dalam menjalankan program pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (ai/kara)
