Sumenep, Madura Update – Pemerintah Kabupaten Sumenep terkesan mengabaikan para petani rumput laut di kabupaten setempat.
Pasalnya, selama tiga tahun terakhir, kabupaten ujung timur Pulau Madura ini tercatat tidak mengalokasikan anggaran untuk budidaya rumput laut untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Kepala Dinas Perikanan Sumenep, Agustiono Sulasno, melalui Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Edie Ferrydianto mengatakan, anggaran budidaya rumput laut terakhir kali dialokasikan tiga tahun lalu yakni pada APBD Tahun 2022.
“Anggaran terakhir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ada pada 2022 dengan nilai sekitar Rp100 juta,” ujarnya.
Edie mengaku, instansinya setiap tahun selalu mengajukan anggaran untuk budidaya rumput laut, namun pengajuan tersebut kerap terhambat efisiensi belanja daerah.
“Cuma mungkin karena efisiensi anggaran dan ada prioritas lain,” ungkapnya.
Edie menegaskan, hal itu bukan karena dinasnya gagal meyakinkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Bukan. Kan sekarang musim efisiensi. Lagipula mungkin ada prioritas lain,” ujar Edie.
Ia menjelaskan, budidaya rumput laut di Sumenep selama ini hanya mengandalkan bantuan terbatas dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Itu pun tak banyak. Hanya dialokasikan untuk pemberdayaan beberapa kelompok,” jelasnya.
Meski begitu, ia berharap anggaran kembali dialokasikan pada 2026.
“Mudah-mudahan tahun 2026 kita dapat,” harapnya.
Sementara, Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H Masdawi, mengingatkan dinas terkait agar tidak abai terhadap petani.
“Minimal kalau minim anggaran. Jangan putus komunikasinya dengan petani. Perhatikan nasib mereka,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah demi menjaga keberlangsungan budidaya rumput laut.
“Kalau tidak. Profesi ini bisa ditinggalkan. Karena petani sudah tidak mendapat perhatian pemerintah,” tandasnya. (rif/kara)
