Sumenep, Madura Update – Komisi IV DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur memutuskan untuk menunda pencairan anggaran program wirausaha santri yang diajukan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata setempat senilai Rp 1 miliar.
Keputusan menahan anggaran wirausaha santri ini diambil demi memastikan penggunaan dana publik benar-benar terarah dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi mengungkapkan, keputusan menunda pencairan bukan berarti menolak program. Namun, pihaknya menilai Disbudporapar belum menyampaikan gambaran rinci terkait manfaat konkret yang akan dirasakan santri maupun kontribusinya terhadap penguatan ekonomi daerah.
“Kami ingin setiap rupiah dari APBD punya jejak manfaat yang bisa diukur,” ujarnya, Kamis 14 Agustus 2025.
Pihaknya menegaskan bahwa setiap program yang dibiayai APBD wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas, mulai dari sasaran penerima, mekanisme pelaksanaan, hingga tolok ukur keberhasilan.
“Dana ini bukan kecil. Kita ingin ada peta jalan yang jelas sebelum dicairkan,” ungkap Mulyadi.
Langkah DPRD ini mencerminkan upaya memperketat fungsi pengawasan terhadap program berbasis dana publik.
Selama ini, sejumlah kegiatan pemerintah daerah dinilai kurang transparan dalam penyusunan indikator keberhasilan, sehingga menyulitkan publik menilai efektivitasnya.
Komisi IV akan kembali membahas pengajuan dana tersebut setelah Disbudporapar memberikan paparan detail yang memuat rencana teknis, daftar penerima manfaat, dan target capaian. Hingga saat itu, Rp1 miliar untuk program wirausaha santri masih berada di meja pembahasan.
Dengan kebijakan ini, DPRD Sumenep berharap tercipta tradisi baru dalam pengelolaan anggaran yakni transparan, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kalangan santri yang menjadi kelompok sasaran utama. (na/kara)
