Sumenep, Madura Update – Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus mengintensifkan gerakan literasi keterbukaan informasi publik dengan menyasar kalangan akademisi.
Setelah sebelumnya mengunjungi sejumlah perguruan tinggi, kali ini giliran (UNIJA) yang menjadi lokasi lanjutan safari, Kamis (23/4/2026).
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. KI Sumenep mendorong kampus sebagai pusat intelektual agar berperan aktif menyebarluaskan pemahaman tentang hak masyarakat dalam mengakses informasi publik secara benar dan bertanggung jawab.
Ketua KI Sumenep, Moh Rifa’i, mengungkapkan, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membentuk pola pikir kritis sekaligus menjadi jembatan edukasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Lingkungan kampus sangat potensial untuk menanamkan nilai transparansi. Dari sini, kesadaran publik bisa tumbuh lebih kuat dan terarah,” ujarnya.
Tak berhenti di sektor pendidikan, KI Sumenep juga bersiap memperluas pengawasan dengan melakukan visitasi ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan setiap badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang berlaku.
Rombongan lima komisioner KI disambut langsung oleh Rektor UNIJA, Sjaifurrachman. Ia menilai kehadiran KI menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Sumenep sebagai daerah yang transparan dan informatif.
“Tidak semua daerah memiliki Komisi Informasi. Ini peluang besar bagi Sumenep untuk menegaskan diri sebagai daerah yang terbuka dan akuntabel,” katanya.
Menurutnya, kolaborasi antara kampus dan KI perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga mampu memilah mana informasi yang valid dan mana yang bersifat privat.
Lebih jauh, ia menilai peran KI juga krusial dalam menekan potensi sengketa informasi publik. Edukasi yang masif dinilai mampu meminimalkan penyebaran informasi yang tidak akurat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga resmi.
Sjaifurrachman juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menangani permohonan informasi. Ia menekankan bahwa setiap permintaan harus memenuhi syarat hukum yang jelas.
“Tidak semua permohonan bisa dikabulkan. Jika tidak memenuhi syarat, harus berani diputus Niet Ontvankelijk Verklaard atau tidak dapat diterima,” tegasnya.
Melalui safari kampus ini, KI Sumenep berharap budaya keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga berkembang menjadi kesadaran kolektif di tengah masyarakat. (ai/kara)
