Sumenep, Madura Update – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep bergerak cepat merespons lonjakan inflasi tahunan (year on year/y-on-y) daerah yang menyentuh angka 5,12 persen pada Mei 2026.
Sebagai angka tertinggi di Jawa Timur, Bappeda langsung menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut sebagai dasar evaluasi darurat dan penyusunan kebijakan intervensi.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto menegaskan, potret statistik ini sangat krusial agar perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi daerah yang diambil ke depan bisa lebih tepat sasaran.
Arif Firmanto menyatakan, prioritas utama Bappeda saat ini adalah menjaga agar kesejahteraan warga tidak tergerus oleh kenaikan harga. Langkah konkret yang diambil adalah memperkuat sinergi tim pengendali inflasi lintas sektor.
“Data inflasi ini menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan langkah-langkah pengendalian agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu,” ujar Arif Firmanto, Selasa (2/6/2026).
Fokus intervensi akan diarahkan langsung pada komoditas yang menjadi pemicu utama inflasi di Sumenep, seperti emas perhiasan (andil 1,45%) dan beras (andil 0,36%), serta bahan pokok harian seperti duo cabai, bawang merah, dan minyak goreng.
Menurut Arif, perencanaan pembangunan daerah harus dinamis dan mampu menjawab tantangan riil yang sedang dihadapi masyarakat di lapangan.
Selain fokus pada penanganan inflasi jangka pendek, Bappeda Sumenep juga menatap strategi ekonomi jangka panjang melalui dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diinisiasi oleh BPS.
Bappeda menilai, sensus yang akan menjangkau 27 kecamatan serta 334 desa/kelurahan di Sumenep ini adalah momentum emas untuk memetakan kekuatan ekonomi daerah secara akurat, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Arif mengimbau dengan sangat agar seluruh pelaku usaha di Sumenep bersikap terbuka dan memberikan data yang valid kepada petugas lapangan.
“Kami berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat akan membantu pemerintah (Bappeda) dalam merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam penguatan sektor UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ai/kara)
