Sumenep, Madura Update – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep mendorong pemerintah daerah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul mencuatnya dugaan penyajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi di sejumlah titik layanan.
Isu tersebut ramai diperbincangkan di media dan media sosial, sehingga memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas makanan yang diterima anak-anak sebagai penerima manfaat program.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, M. Ramzi, menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG harus diperkuat agar tujuan peningkatan gizi benar-benar tercapai dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Program MBG ini menyangkut kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, pengawasannya tidak boleh longgar. Perlu ada Satgas Pengawas SPPG agar kualitas menu, kebersihan, dan keamanannya benar-benar terkontrol,” tegas politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat tersebut.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya sebatas administrasi dan pelaporan. Satgas yang dibentuk nantinya harus bekerja secara teknis dan berkala, mulai dari memantau kualitas bahan baku, proses pengolahan di dapur, standar kebersihan, hingga mekanisme distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Ramzi juga mengingatkan agar pemerintah daerah responsif terhadap kritik dan masukan publik. Ia menilai pembentukan Satgas bukan sekadar merespons isu yang berkembang, melainkan langkah preventif untuk menjaga kualitas layanan dan mencegah potensi penyimpangan.
“Jangan sampai program yang baik justru menimbulkan masalah karena lemahnya pengawasan. Ini soal kesehatan dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu pelaku SPPG di Sumenep mengakui bahwa sistem pengawasan di daerah tersebut masih terbatas. Ia menyebut, di sejumlah kabupaten/kota lain telah dibentuk Satgas khusus yang secara rutin melakukan pengawasan, mulai dari penyusunan menu hingga proses penyajian.
“Di daerah lain sudah ada Satgas yang aktif mengawasi SPPG secara berkala. Di Sumenep, mekanisme itu belum berjalan optimal, sehingga pengawasan masih terbatas,” ungkapnya.
Komisi IV DPRD Sumenep berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, sekaligus mempertimbangkan pembentukan Satgas Pengawas SPPG demi menjamin mutu dan keamanan makanan bagi anak-anak sebagai penerima manfaat program. (ai/kara)
