Sumenep, Madura Update — DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya dalam mengawasi pelaksanaan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2026, dengan nilai mencapai sekitar Rp49 miliar.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar teknis, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menyampaikan bahwa penguatan fungsi pengawasan menjadi langkah strategis guna menjaga kualitas pembangunan sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak tahap awal.
“Komitmen kami jelas, pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Ini penting agar hasil pembangunan benar-benar berkualitas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui forum rapat dan evaluasi, tetapi juga akan diperkuat dengan monitoring langsung di lapangan.
Komisi III DPRD Sumenep, kata dia, berencana meningkatkan intensitas inspeksi mendadak (sidak) serta peninjauan progres pekerjaan di berbagai titik proyek yang didanai DAK.
“Kami akan lebih sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi. Jika ada laporan dari masyarakat terkait dugaan masalah, tentu akan segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Muhri menilai besarnya anggaran DAK harus dikawal secara ketat agar penggunaannya tepat sasaran. Selain itu, pengawasan yang optimal juga penting untuk mencegah munculnya persoalan administratif maupun teknis setelah proyek selesai.
“Anggaran sebesar ini harus benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Jangan sampai ada pekerjaan yang asal jadi atau tidak sesuai spesifikasi,” pungkasnya. (ai/kara)
