Sumenep, Madura Update – Bappeda Kabupaten Sumenep menetapkan enam prioritas besar pembangunan daerah sebagai arah kebijakan strategis menuju daerah yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto mengatakan, seluruh kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan dan keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.
“Enam aspek prioritas ini merupakan komitmen bersama untuk membangun Sumenep secara terencana, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah ingin memastikan setiap program pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan ke depan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi daerah agar lebih mandiri dan kompetitif,” ujarnya.
Dalam rancangan prioritas tersebut, sektor ekonomi menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah akan memperkuat sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan ketahanan pangan sebagai penopang ekonomi masyarakat.
Program padat karya juga disiapkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan menjaga perputaran ekonomi daerah tetap stabil.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan pengembangan kewirausahaan. Langkah itu dinilai penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemkab Sumenep menargetkan peningkatan kualitas layanan yang lebih merata. Pemerintah ingin akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga tenaga medis berkualitas dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi agenda strategis. Pemerintah daerah menilai konektivitas antarwilayah menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pelayanan publik.
Karena itu, pembangunan jalan, fasilitas umum, hingga infrastruktur penunjang di kawasan kepulauan akan terus diperkuat.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada stabilitas keamanan dan sosial masyarakat. Penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi layanan darurat Si-Lapor 112 menjadi bagian dari upaya mempercepat respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan turut menjadi prioritas penting. Pemerintah daerah menargetkan sistem pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel melalui penguatan kualitas aparatur serta sistem pengawasan internal.
Arif menegaskan, seluruh arah kebijakan tersebut disusun sebagai langkah strategis untuk membawa Sumenep tumbuh lebih maju tanpa meninggalkan prinsip pemerataan pembangunan.
“Pemerintah ingin memastikan pembangunan berjalan seimbang dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (ai/kara)
